Hukum Waris Islam Indah dan Mudah

 Dinamika Objek Praperadilan sebelum dan sesudah KUHAP Lembaga Praperadilan sebagai pranata untuk menguji kewenangan aparat  penegak hukum dalam fungsinya sebagai penyelidik, penyidik dan  penuntut umum. Lembaga ini diatur dalam Kitab  Undang-Umdang Hukum Acar  Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10, juga Pasal 77 sampai Pasal 83. Sah  atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagai objek praperadilan. Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP,  objek praperadilan diperluas mencakup penyitaan yang tidak terkait tindak pidana, penundaan penanganan perkara tanpa alasan sah, dan penangguhan penahanan (pasal 185). Selanjutnya yang dimaksud KUHAP adalah KUHAP berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, kecuali ditegaskan secara khusus.  Seiring dengan roh KUHAP sebagai wujud perlindungan hak azasi  manusia, lembaga praperadilan merupakan pengawasan repr...

Negara wajib mewujudkan pelaksanaan bantuan hukum kepada setiap warga negaranya tanpa kecuali Bantuan hukum merupakan wujud perlindungan hak asasi manusia, jaminan untuk mendapat jalan yang tepat menuju keadilan dan perwujudan kehidupan sosial yang berdasarkan keadilan. Kewajiban negara melaksanakan bantuan hukum merupakan prinsip kesetaraan bagi setiap orang di depan hukum. Kesetaraan di depan hukum, juga harus diwujudkan dalam kesetaraan lain selain di depan hukum, yaitu kesetaraan perlakuan. Perlakuan negara dalam mewujudkan proses penegakan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi atau miskin, tidak mampu mengakses keadilan atau terpinggirkan dalam kehidupan sosial, untuk mendapat pembelaan dari seorang advokat atau pengacara atau penasihat hukum dan pembela umum.           Kesetaraan di depan hukum dan perilaku merupakan akses menuju keadilan, negara bertanggungjawab untuk mewujudkan di setiap tahapan proses penegakan hukum, baik ta...