Hukum Waris Islam Indah dan Mudah

 Dinamika Objek Praperadilan sebelum dan sesudah KUHAP Lembaga Praperadilan sebagai pranata untuk menguji kewenangan aparat  penegak hukum dalam fungsinya sebagai penyelidik, penyidik dan  penuntut umum. Lembaga ini diatur dalam Kitab  Undang-Umdang Hukum Acar  Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10, juga Pasal 77 sampai Pasal 83. Sah  atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagai objek praperadilan. Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP,  objek praperadilan diperluas mencakup penyitaan yang tidak terkait tindak pidana, penundaan penanganan perkara tanpa alasan sah, dan penangguhan penahanan (pasal 185). Selanjutnya yang dimaksud KUHAP adalah KUHAP berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, kecuali ditegaskan secara khusus.  Seiring dengan roh KUHAP sebagai wujud perlindungan hak azasi  manusia, lembaga praperadilan merupakan pengawasan repr...

Negara wajib mewujudkan pelaksanaan bantuan hukum kepada setiap warga negaranya tanpa kecuali Bantuan hukum merupakan wujud perlindungan hak asasi manusia, jaminan untuk mendapat jalan yang tepat menuju keadilan dan perwujudan kehidupan sosial yang berdasarkan keadilan. Kewajiban negara melaksanakan bantuan hukum merupakan prinsip kesetaraan bagi setiap orang di depan hukum. Kesetaraan di depan hukum, juga harus diwujudkan dalam kesetaraan lain selain di depan hukum, yaitu kesetaraan perlakuan. Perlakuan negara dalam mewujudkan proses penegakan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi atau miskin, tidak mampu mengakses keadilan atau terpinggirkan dalam kehidupan sosial, untuk mendapat pembelaan dari seorang advokat atau pengacara atau penasihat hukum dan pembela umum.           Kesetaraan di depan hukum dan perilaku merupakan akses menuju keadilan, negara bertanggungjawab untuk mewujudkan di setiap tahapan proses penegakan hukum, baik ta...

Dapatkah Penuntutan dan pemidanaan dilakukan kepada pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum  berdasarkan Pasal 81 angka 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) ? Bahwa UU Cipta Kerja selain mewajibkan pengusaha membayar upah sesuai dengan kesepakatan, juga mewajibkan membayar upah tidak lebih rendah dari yang ditentukan oleh undang-undang. Apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajiban membayar upah sesuai dengan kesepakatan dan upah yang dibayar lebih rendah dari upah minimum, dapat dilakukan penuntutan dan pemidanaan berdasarkan pasal 81 angka 63 UU Cipta Kerja, dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), karena melanggar ketentuan Pasal 88A aya...